Buletin
Tentang Kami
Berita DI
Rekomendasi
Tips & Trick
Toko Buku
Iklan Mini

 

 

 

Rangkuman Diskusi :


Daftar Lengkap

Yang Terbaru

Perjanjian Pra Nikah


"Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum
perkawinan dilangsungkan. Undang-undang perkawinan mengatur masalah
perjanjian perkawinan pada Pasal 29. Biasanya perjanjian dibuat untuk
kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-
masing,suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur
tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan,
segalanya diserahkan pada pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan
mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
Mengenai kemungkinan dirubahnya isi perjanjian perkawinan menurut
Kitab Undang undang Hukum Perdata: Perubahan sama sekali tidak
dimungkinkan walaupun atas dasar kesepakatan selama berlangsungnya
perkawinan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan, perubahan
dimungkinkan asal tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan
harus dibuat secara tertulis dan disahkan pegawai pencatat
perkawinan. Sedangkan isinya tidak boleh bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Perjanjian pra nikah, isinya antara lain: tentang pemisahan harta
kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini (muslim tidak kenal
harta gono-gini). Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau
setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus
dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan (catatan sipil buat yang
non muslim).

Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta.
Semuanya menjadi harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta yang
diperoleh setelah/dalam perkawinan. Kalau harta sebelumnya, sewaktu
masih sendiri, misal punya tanah, itu adalah harta bawaan masing-
masing.
Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja
bikin perjanjian pembagian harta.

Perjanjian pra nikah itu harus notariil dan harus dicatatkan dalam
lembaga pencatatan perkawinan, tapi kalau akta pembagian nikah tidak
dicatatkan dalam lembaga pencatatan perkawinan, sama juga bisa
notariil bisa tidak.

Kalo kita setelah nikah beli rumah, beli mobil, walau atas nama istri
atau suami, itu tetep harta gono gini, jadi bukan harta milik istri
harta milik suami. Atas namanya yang atas nama istri/suami tapi
kepemilikannya tetep berdua. Oleh karena itu, kalau mau beli tanah
dari tn. X (mis) notaris akan minta surat persetujuan istri/suami tn.
X tersebut tentang hal itu, karena itu termasuk harta gono gini, jadi
tn. X tidak berhak bertindak sendiri atas hartanya (gono gini) itu.
Sementara kalau ada hutang, ya ikut terseret. Rumah yang atas nama
istri ikut terseret untuk bayar utang suami. Salah satu cara
perlindungannya memang dengan perjanjian pra nikah itu, tapi kalau
sudah telanjur menikah, sudah tidak bisa lagi. Kalau memang ada utang-
utang seperti itu, cara perlindungan yang bisa ditempuh antara lain
dengan mengalihkan harta tersebut ke orang lain (mis. saudara).
Cuma, tetap saja ada proteksi hukumnya. Di kepailitan ada istilahnya
actio pauliana, yaitu harta yang dialihkan dalam jangka waktu
tertentu (aku lupa tepatnya berapa) sebelum seseorang itu dipailitkan
akan batal demi hukum jadi tetep saja harta itu akan terseret.

Temenku bilang dia bikin perjanjian pra-nikah isinya tidak mengatur
pemisahan harta, tapi mengatur sanksi yang harus ditanggung
suami/istri bila misalnya suami melakukan kekerasan terhadap istri,
atau suami selingkuh, juga perwalian anak bila seandainya nanti
mereka bercerai. Kebanyakan sanksi buat suami, karena yang mau bikin
perjanjian itu si istri.
Sebab temanku sudah kenyang melihat istri-istri yang dianiaya
suaminya sampai dikejar-kejar pakai golok ke seluruh kampung tanpa
ada yang mau bantu, sampai akhirnya si istri diselamatkan oleh
bapaknya yang harus menodongkan pistol ke si suami supaya suaminya
mau berhenti. Juga dia sekarang menampung banyak istri2 korban KDRT.
Jadi apakah sebenarnya perjanjian pra-nikah itu isinya bisa macam-
macam juga?

Temenmu bikin perjanjain pra nikah dimana, kok unik? Soalnya
berdasarkan BW (burgerlijk wetboek) alias KHUP, perjanjian pra nikah
itu (istilah bakunya "Perjanjian Kawin") memuat hal sekitar persatuan
harta kekayaan. Kalau tentang penganiayaan bukan perdata lagi, itu
pidana. Prosesnya harus lapor polisi. Standar perjanjian pra nikah
biasanya ada di notaries.

 

 

 

...home ... buletin mingguan ... tentang kami ... diskusi DI ...
...
rekomendasi ... resep ... tips & trick ... toko buku ... iklan mini ...

copyright 2001-2002, dunia-ibu.org
Email